Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi menghadiri sekaligus menjadi narasumber pada Musyawarah Nasional bertema ‘Optimalisasi Laik Higiene dan Sanitasi Tempat Pengolahan Pangan pada Kualitas Manfaat Sarapan Bergizi Secara Berkelanjutan’ yang diadakan oleh Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), di RA Suite Simatupang, Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (7/12).

" termasuk memastikan alokasi anggaran yang mendukung program ini,"

Dalam seminar tersebut Teguh menyampaikan paparan tentang Daya Dukung Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Sarapan Bergizi Melalui Pengawasan Kualitas Higiene Sanitasi.

Teguh mengatakan, penelitian menunjukkan bahwa sarapan yang bergizi tidak hanya meningkatkan konsentrasi dan kinerja, tetapi juga membantu menjaga berat badan yang sehat dan mendukung kesehatan jangka panjang.

Menurutnya, sarapan bergizi harus bersumber dari bahan baku yang baik serta diolah melalui dapur yang menerapkan higiene sanitasi baik pula agar makanan yang dikonsumsi tidak menjadi penyakit. Teguh menjelaskan, dalam penyediaan pangan bergizi di provinsi DKI Jakarta, terdapat beberapa SKPD yang berperan.

“Sebagai daya dukung pemerintah daerah dalam pengawasan kualitas higiene sanitasi pangan, yang perlu dilakukan pelatihan keamanan pangan siap saji yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, pembinaan dan pengawasan tempat pengolahan pangan oleh Sanitarian Lingkungan Puskesmas dan penerbitan SLHS bagi tempat pengolahan pangan yang sudah sesuai standar oleh Dinas PMPTSP,” jelas Teguh.

Dikatakan Teguh, untuk melaksanakan daya dukung pemerintah daerah dalam pengawasan kualitas higiene sanitasi yakni dengan menyediakan tenaga sanitarian lingkungan di setiap puskesmas yang akan melaksanakan pengawasan dan pembinaan tempat pengolahan pangan.

“Selain itu, pengawasan tempat pengolahan pangan di wilayah kerja puskesmas minimal satu kali tiap tahun,” katanya.

Teguh melanjutkan, Pemprov DKI Jakarta juga melaksanakan pembinaan Kantin Sehat yang saat ini masih uji coba di kantin sekolah, kantin binaan UMKM dan kantin di RSUD.

“Pada kantin tersebut dilakukan pelatihan dan pendampingan untuk pelaksanaan kantin sehat,” ucapnya.

Teguh menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan kualitas higiene dan sanitasi pada tempat-tempat pengolahan pangan.

“Kami siap melaksanakan arahan pemerintah pusat, termasuk memastikan alokasi anggaran yang mendukung program ini,” kata Teguh.

Ia juga memastikan Pemprov DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan sertifikasi laik higiene pada penyedia makanan gratis. Teguh menambahkan, tenaga inspeksi kesehatan lingkungan turut dilibatkan untuk mendukung pelaksanaan program ini.

“Dinas kesehatan bersama lembaga dan organisasi lainnya siap melaksanakan pengawasan tersebut. Kami juga akan bekerja sama dengan HAKLI yang memiliki pengurus di setiap provinsi. Kami akan membahas kontribusi mereka lebih lanjut,” tandas Teguh.